Dari 29 Tambak Udang, Baru Beberapa Yang Disidak DPRD Kabupaten Kaur

  • Whatsapp

PROVINSI BENGKULU | KABUPATEN KAUR | SATELITCYBER.COM – Berdasarkan hasil hearing DPRD Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu terhadap usaha ‘Tambak Udang’ di wilayah pemerintah Kabupaten Kaur dan Stakeholder terkait yang berlangsung pada ruang rapat Komisi II yang membahas 17 penambak udang yang dikategorikan belum mengantongi izin dan 13 penambak udang memiliki izin, (15/3/21).

Terkait dengan hal tersebut di atas, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaur melakukan inspeksi mendadak (sidak) di kawasan tambak PT Dua Putra Pertama Perkasa (DPP) di Desa Linau Kecamatan Maje pada tanggal 15 Februari 2021 yang lalu. Sidak tersebut yang langsung dipimpin oleh Ketua DPRD Kaur ‘Diana Tulaini’ didampingi unsur pimpinan dan lintas komisi serta pihak terkait.

Wakil Katua I DPRD Kabupaten Kaur ‘Juraidi, S.IP’ saat bersama Ketua DPRD Kabupaten Kaur, Diana Tulaini di ruang kerja Ketua DPRD Kaur, menjelaskan hasil sidak tambak udang;

“Kita telah memanggil OPD yang bersangkutan sejauh mempertanyakan izin yang ada di seluruh wilayah kabupaten kaur. Untuk tahap selanjutnya dari semua proses perizinan yang ada baik yang memenuhi kelengkpan maupun tahapan proses itu, sudah masuk ke lembaga ini dalam artian dengan pimpinan DPRD Kaur. Berikutnya kami akan memanggil OPD yang bersangkutan lagi untuk mempertanyakan keberadaan izin. Ketika itu belum selesai, apakah ada yang sifatnya harus kita tindaklanjuti, kalaupun ini sudah selesai, apa saja tindakan yang harus kita lakukan untuk mendapatkan kontribusi daerah Kabupaten Kaur. Dalam artian kita tetap membawa amanah masyarakat, kita tetap bekerja, tetapi karena ini bagian proses, maka tidak serta merta harus cepat selesai, Senin (12/4).

Lebih lanjut untuk tambak udang yang sudah disidak, Juraidi mengatakan ;

“Sementara untuk hasil sidak yang kami temui yakni PT. Dua Putra cukup atau lengkap izin, sedangkan yang lain itu tahapan berikutnya. Ketika izin itu tidak lengkap, konsekuensinya pasti ada hal yang harus dipertimbangkan secara hukum, siapa saja tidak terkecuali”, tuturnya, (12/4/21).

Kami publik menunggu keseriusan DPRD Kaur untuk mengungkap ketidakpastian Pemerintah Daerah Kabupaten kaur dalam hal penarikan retribusi daerah pada tambak udang yang notabenenya ini terkendala RTRW walaupun pada kenyataannya tambak udang di kaur sudah lama beroperasi.

Menarik perhatian publik jika DPRD Kaur dengan tegas menyampaikan, “konsekuensi hukum, tidak terkecuali”. Hal ini jika dimungkinkan dalam hasil sidak DPRD Kaur terhadap tambak udang yang beroperasi tetapi tidak lengkap izin, tentunya publik berpendapat bahwa perbuatan itu melanggar dan dapat dikenakan pidana, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Sanksi Administratif.

Jika berkaca pada ketentuan di atas, maka tidak menuntut kemungkinan bagi OPD yang mengeluarkan Surat Rekomendasi baik Izin tata ruang, izin limbah, Pertek izin ruang dan izin budidaya yang kesemua itu terakomodir di sistem online perizin Dinas Satu Pintu Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.

Hal ini sangatlah berdasar bagi publik untuk mempertanyakan ketidakberanian Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur yang sampai saat ini tidak berani menarik kontribusi dari penambak. (khabar bengkulu.com / PARIZAL)

  • Whatsapp

Pos terkait